Kasus Prita Mulyasari

Keluh kesah Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan 2 (dua)

orang anak yang masih batita (bawah tiga tahun), terhadap pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI Internasional, berbuah

menginap di jeruji lembab Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanggerang.

Keluh kesah Prita tersebut berwujud email yang dikirimkan Prita ke teman-

temannya sebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di

rumah sakit OMNI International Hospital. Email Prita tersebut berjudul

“Penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tanggerang”.

Sebagian kutipan tulisan Prita dalam emailnya : 

”Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan

titel international, karena semakin mewah rumah sakit dan semakin

pinter dokter, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat dan

suntikan, saya tidak mengatakan semua rumah sakit international

seperti ini, tapi saya mengalami kejadian ini di Rumah Sakit OMNI

International”. (Tempo, Edisi 14 Juni 2009).

Email inilah yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut

Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan

delik pencemaran nama baik (penghinaan), sebagaimana dimaksud Pasal 27

ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) junco Pasal 311

ayat (1) KUHP. (Rakhmati Utami, SH.,    Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri

Tangerang No. Reg. Perkara 432/TNG/05/2009, tertanggal 20 Mei 2009).

Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, merupakan sebuah fakta

adanya penambahan pasal dari pasal yang dilaporkan dan pasal yang

merupakan hasil penyidikan di tingkat kepolisian. Penambahan pasal ini oleh

sebagian orang dianggap sebagai penyimpangan.

Penyimpangan lain dalam kasus Prita adalah perampasan hak

mengemukakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945

dan Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB) Hak Asasi Manusia (DUHAM)

tanggal 10 Desember 1928, serta pencabutan hak anak-anak Prita untuk

mendapat ASI yang merupakan bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup

dan tumbuh kembangnya, sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hak Anak

yakni Kepres No.36 Tahun 1990, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi

Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

demikian juga merupakan pengabaian hak konsumen atau pasien untuk

mendapat pelayanan yang baik dari produsen atau dokter, sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Praktek

Kedokteran.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan bagian kecil dari

beberapa penyimpangan yang ditemukan dalam kasus Prita. Apa saja

penyimpangan hukum yang terjadi dalam kasus Prita ini? Jawabannya akan

dibahas lebih jelas dan tuntas dalam Bab Pembahasan tulisan ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan

yang hendak dikaji adalah : Apa sajakah penyimpangan hukum yang terjadi

dalam kasus Prita Mulyasari?, Apakah kasus Prita Mulyasari ini dapat

diklasifikasikan ke dalam pelanggaran Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dan Pasal 310 ayat (2) junco Pasal 311 ayat (1) KUHP

sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum?, dan Bagaimana pula KUHAP

mengatur mengenai penambahan pasal dalam sebuah dakwaan?